WORD PRESS FREEDOM DAY 2017 …….INSAN PERS HARUS BEBAS DARI INTERVENSI TERSIRAT MAUPUN TERSURAT

Yusuf Kalla Wakil Presiden RI,Word Press Freedom Day  2017 

Word Press Freedom Day  2017 Di Jakarta berlangsung Rabu 3 - 4 Maret dibuka Yusuf Kalla Wakil Presiden  RI dengan tema  Critical Minds for Critical Times.

Sedangkan  Menkoinfo Rudiantara  menyatakan insan pers  Indonesia  bertanggung  jawab  menjaga  keutuhan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia ( NKRI). Tanggung  jawab tersebut  dengan kebebasan Pers  yang tidak dimiliki oleh Negara tetangga , yang menaungi  kita hanya Undang –Undang Pers No.49/1999.

Dimana Pemerintah tidak  boleh melakukan Intervensi secara tersirat maupun tersurat. Pers  yang berdemokrasi  harus diringi dengan tanggung jawab menjaga  Negara Kesatuan Republik Indonesia secara utuh.

Pers juga berkewajiban mencerdaskan Rakyat  guna kemakmuran Bangsa Indonesia  semua lapisan.

Kebebasan pers bisa dilakukan jika Pemerintah dan masyarakat menyadari  betapa pentingnya  di NKRI  dengan insan  pers  yang bebas aktif tanpa adanya intervensi  politik maupun kekuasaan , sebab insan pers  yang  bebas dari tekanan  , bisa berkembang  dan mengemban tugas berat yang dibebankan kepundak para insan pers itu sendiri.

Dengan kebebasan pers pada Negara maju dan demokrasi  Kontribusi , insan pers sangat besar sekali, bagi  kemajuan Negara yang kita cintai ini , yang kini menjadi tuan rumah Word Press Freedom Day 2017 yang dihadiri 1500 peserta  jurnalis  dengan kata lain 500 peserta merupakan peserta asing dari 90 negara  dan merupakan gagasan UNESCO sebagai agenda tahunan.

Word Press Freedom Day  2017 harus dimanfaatkan guna tatanan dan tolok ukur   pers Indonesia  sebagai rujukan bagi Negara-negara lain seperti harapan Rudiantara selaku Mekoinfo.

Word Press Freedom Day  2017 selayaknya  kita jadikan pembelajaran  untuk meningkatkan profesionalisme sumber Daya insan pers  SDIP , tidak saja peningkatan  jurnalistik dan repotase saja tetapi pengetahuan dan  kode etik  juga perlu diselaraskan guna peningkatan para insan pers  itu sendiri.

Intervensi  yang masuk ke insan pers perlu dihilangkan guna kepentingan Bangsa dan Negara, dimana berita- berita yang dihasilkan tidak sesuai  apa yang dilihat , apa yang didengar dan apa yang ditulis.

Masih banyak lagi kasus- kasus penganiyaan parta insan  pers  yang masuk keranah hukum tanpa ada penyelesainnya dari pihak  yang menjalankannya .

Mari kita junjung  dan naungi Undang- Undang  Pers Nop.40/1999 dan menjalankannya sesuai dengan Undang – Undang  1945  yang berdasarkan Pancasila  dengan Kebhinekaannya  untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. IR